Buruh gelar aksi lanjutan di PT YMMA Bekasi

Warta Masa Kini

8 Jul, 2025

Puluhan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi di depan PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia, Kawasan Industri MM2100 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

PDPB dilaksanakan secara berkala untuk memastikan data pemilih selalu diperbarui, akurat dan sesuai kondisi terkini.

"Jadi disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk data dari luar negeri," jelasnya.

Sementara anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono mengapresiasi KPU Kalsel dan kabupaten kota dalam penyampaian PDPB semester 1 tahun ini.

"Data yang ditampilkan sesuai dengan data rekapitulasi manual diperoleh Bawaslu secara berjenjang," ungkapnya.

Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di PT Yamaha Music Manufacturing Asia (YMMA), Kawasan Industri MM2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, masih dengan tuntutan serupa yakni pembatalan dua karyawan berstatus PHK.

Puluhan buruh untuk kesekian kalinya datang berunjuk rasa dengan menutup akses jalan maupun keluar masuk pabrik sehingga petugas terpaksa mengalihkan kendaraan ke jalur lain meski kepadatan arus lalu lintas tak bisa dihindarkan.

"Kami menuntut agar perusahaan kembali mempekerjakan dua karyawan yang di PHK. Menuntut perusahaan berdialog dan menemui serikat buruh. Jika tidak, maka aksi unjuk rasa akan terus kami lakukan," kata salah satu penyampai orasi buruh di lokasi, Selasa.

Merespons aksi bergelombang buruh, Pemerintah Kabupaten Bekasi sebenarnya sudah mempertemukan kedua belah pihak yakni perusahaan dan perwakilan serikat buruh untuk berdialog pada Jumat (4/7) pekan lalu.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja didampingi Wakapolres Metro Bekasi AKBP Apri Fajar dan Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Maman Badruzaman menjembatani langsung pertemuan dimaksud.

Bupati Ade meminta kedua belah pihak untuk bersama-sama mengikuti proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jawa Barat sekaligus meminta aksi unjuk rasa di depan PT YMMA dihentikan.

Sementara Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan industri dapat berdampak terhadap kenyamanan publik hingga iklim investasi.

Asep menyampaikan penyampaian aspirasi merupakan hak para pekerja tetapi perlu dilakukan dengan cara yang tertib dan tidak membahayakan pihak lain.

"Demo itu hak buruh, tapi tetap harus kita jaga ketertiban bersama. Jangan sampai mengganggu layanan publik maupun mobilitas warga," katanya.

Plt Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi Maman Badruzaman, mengatakan pihak perusahaan sebenarnya telah menempuh jalur hukum sesuai aturan dengan mengajukan gugatan ke PHI sejak 25 Juni 2025.

"Artinya secara aturan, perusahaan sudah menempuh langkah formal melalui PHI. Jalur itu sudah diberikan," katanya.

Namun dirinya memahami aksi buruh yang terus berlangsung merupakan bentuk upaya pekerja untuk menuntut keadilan atas insiden pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap rekan sejawat buruh.

Maman turut mengingatkan apabila aksi tersebut berlangsung terus-menerus dan tanpa penyelesaian yang konkret, justru akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

"Kalau dilihat dari sudut pandang perusahaan, aksi ini tentu mengganggu. Tapi teman-teman buruh juga sedang memperjuangkan rasa keadilan. Tinggal sekarang niat kedua belah pihak, mau seperti apa," katanya.

Ia pun mengusulkan agar proses penyelesaian dilakukan melalui dialog lebih santai namun produktif tanpa aksi demo di depan pabrik, tujuannya demi meredakan ketegangan.