Pembangunan 19.800 hunian perlu dibarengi penyelesaian masalah dasar

Sirukim memainkan peran penting dalam membuka akses masyarakat terhadap hunian di ibu kota. Tetapi aplikasi tersebut terkadang memberikan informasi yang tidak akurat mengenai ketersediaan hunian kepada warga.

Sebagai contoh, aplikasi Sirukim kadang masih bermasalah. Warga yang menggunakannya untuk mencari hunian kosong mendapatkan informasi keliru dari situ.

"Katanya, ada hunian yang kosong, tetapi ketika dicek langsung ke lapangan ternyata sudah terisi," ujarnya.

Hal sesederhana itu saja masih perlu diperbaiki terlebih dahulu. Warga perlu menerima informasi yang benar sehingga dapat memilih huniannya dengan baik di berbagai tempat yang akan dibangun nantinya.

Menyangkut permasalahan yang lebih besar lagi, Bun juga mengungkit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 yang menunjukkan bahwa Jakarta berpotensi kehilangan Rp103 miliar dari tunggakan-tunggakan sewa, listrik, air dan piutang lainnya penghuni rumah susun (rusun) di beberapa tempat.

Belum lagi adanya tunggakan bernilai miliaran rupiah yang belum dibayarkan oleh para penghuni rusun. Hal itu menyangkut berbagai jenis tagihan, termasuk tagihan sewa yang belum dilunasi.

"Ini juga menjadi persoalan serius karena bisa membebani keuangan Pemprov DKI ketika ingin membangun hunian-hunian baru lagi ke depannya," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan telah menyiapkan pembangunan 19.800 unit hunian. Salah satunya melalui rumah susun yang baru diresmikan di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Selain itu, Pemprov juga mengembangkan aplikasi Sirukim agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program perumahan.