Pemerintah Akselerasi Proyek Pertanian di Papua dengan Dukungan Militer: Dinamika Kebijakan dan Kritik Publik

Warta Masa Kini

24 Des, 2025

Sejak awal 2025, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembangunan proyek pertanian skala besar di Papua, yang dikenal sebagai bagian dari program food estate (lumbung pangan nasional). Tujuan utamanya adalah:

Meningkatkan ketahanan pangan nasional, terutama produksi beras dan bahan baku bioetanol.
Mengurangi ketergantungan impor pangan dan energi.
Mengoptimalkan potensi lahan luas di Papua untuk pertanian skala besar.

Program ini termasuk perluasan areal pertanian, pembangunan infrastruktur pendukung, serta perluasan komoditas seperti padi, gula tebu, dan sawit untuk biofuel. Presiden bahkan memerintahkan pengembangan perkebunan sawit di Papua untuk mendukung produksi biodiesel nasional.

Namun, yang membedakan fase terbaru ini adalah keterlibatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam tahapan pembangunan, termasuk:

Mendampingi operasi pembukaan lahan.
Operasi logistik dan pengamanan lahan.
Penempatan batalyon militer di sekitar area food estate.

Kebijakan ini digelar di atas lahan yang luas—direncanakan mencapai sekitar 3 juta hektare yang mencakup hutan primer, lahan basah dan wilayah adat yang kaya biodiversitas.

Dinamika Pelaksanaan di Lapangan

1. Akselerasi Lahan dan Keterlibatan Militer

Pemerintah telah memulai pembukaan lahan secara masif dan melibatkan militer secara langsung dalam aktivitas tersebut. Satelit dan investigasi media internasional menunjukkan bahwa:

Ribuan hektare telah dibuka dengan bantuan militer.
TNI tidak hanya memberikan keamanan, tetapi turut mengoperasikan alat berat dan mengawal evakuasi masyarakat yang menolak alih fungsi lahan.
Pos-pos militer didirikan di sekitar titik strategi proyek.
Lebih dari 40.000 hektare hutan telah dibersihkan pada tahap awal proyek.

Keterlibatan militer ini dibenarkan Pemerintah sebagai bagian dari tugas pembangunan wilayah strategis dan untuk menjamin bahwa target ketahanan pangan terpenuhi. Namun, menurut para warga sekitar, keberadaan militer juga menciptakan tekanan sosial yang signifikan.

2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Seremoni Simbolis

Beberapa pejabat daerah, seperti Gubernur Papua, turut memimpin kegiatan simbolis seperti penanaman padi di Kabupaten Sarmi. Dalam acara tersebut, aparat militer hadir untuk membantu kegiatan teknis dan logistik pertanian, menunjukkan kolaborasi lintas sektor untuk percepatan program.

Kritik Publik dan Kontroversi

Pendekatan percepatan ini memicu beragam kritik dari masyarakat sipil, kelompok lingkungan, hingga lembaga hak asasi manusia:

1. Kekhawatiran Lingkungan yang Besar

Proyek ini berpotensi menghasilkan deforestasi besar-besaran, salah satu yang terbesar di dunia, dengan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, siklus air dan komitmen Indonesia terhadap target iklim global.
Aktivitas pembukaan lahan di hutan primer dan tanah gambut memperbesar emisi karbon dan bisa menghambat target net-zero Indonesia.

“Proyek ini dapat menghapus ribuan hektare hutan, merugikan satwa endemik, serta menimbulkan dampak ekologis jangka panjang yang irreversible.” — Aktivis lingkungan.

2. Hak Masyarakat Adat dan Pelanggaran Prosedural

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan indikasi pelanggaran hak masyarakat adat, termasuk:

Tidak adanya persetujuan yang memadai dari pemilik tanah adat.
Penggunaan militer yang menciptakan rasa takut dan intimidasi.
Pengambilan keputusan tanpa keterlibatan dan konsultasi komunitas lokal.

Kelima hak dasar yang diyakini dilanggar termasuk hak atas tanah, lingkungan hidup yang sehat, partisipasi dalam keputusan, keamanan, dan food security itu sendiri.

3. Kritik Kaum Aktivis dan Publik Global

Kelompok lingkungan dan hak asasi memperingatkan bahwa proyek ini:

Mengulang kegagalan proyek food estate di masa lalu.
Mengaburkan prioritas pembangunan berkelanjutan.
Menempatkan masyarakat lokal dan budaya mereka sebagai korban pembangunan tanpa manfaat yang setara.

Aktivis bahkan menilai bahwa pendekatan top-down tanpa konsultasi bisa menyebabkan ketidakadilan struktural yang dalam terhadap masyarakat adat di Papua.

4. Ketersediaan Dana dan Tantangan Teknis

Selain aspek sosial dan lingkungan, kritik juga datang dari pakar ekonomi yang mempertanyakan keberlanjutan biaya dan kesiapan teknis proyek, yang memerlukan dukungan modal sangat besar dan manajemen lahan yang kompleks—terutama pada lahan pegunungan dan basah yang belum tentu cocok untuk pertanian industri.

Proyek pertanian besar di Papua dengan dukungan militer mencerminkan ambisi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional melalui pendekatan struktural. Namun, pelaksanaannya menimbulkan dilema kompleks antara tujuan pembangunan ekonomi dan kewajiban terhadap lingkungan, hak asasi manusia, serta kedaulatan komunitas lokal.

Pemerintah menyatakan program ini strategis dan vital, tetapi kritik publik yang signifikan menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dan pengakuan hak masyarakat adat perlu menjadi bagian integral dari kebijakan ini agar tidak menciptakan konflik sosial dan kerusakan ekologis jangka panjang.